Pembangunan Jalan Nasional Sudah Banyak Yang Amblas Dan Berlubang

Pangandaran, analisaglobal.com — proyek pembangunan jalan nasional kegiatan preservasi jalan Ciamis – Banjar – pangandaran BTS Jateng, (SBSN) jenis pengadaan pekerjaan kontruksi K/L/PD dari kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan jalan nasional wilayah III provinsi jawa barat yang di kerjakan PT MODERN WIDYA TEHNICAL, yang menelan anggaran dari APBN mencapai Pagu. Rp.211.279.179.000.00
HPS. Rp. 221.279.179.000.00 diduga asal-asalan dan jauh dari harapan masyarakat.

Salah satu warga padaherang (Turyono) merasa kecewa dengan pembangunan jalan tersebut, “Ini jalan nasional yang dilewati oleh ribuan truk dan kendaraan bertonase beban berat setiap harinya. Seharusnya pekerjaan jalan tersebut haruslah sesuai standar dan bisa dipakai lama,” imbuh Turyono.

Turyono juga menuturkan, kenyataannya, setelah ada penghotmikan di bulan Desember, amblas dan bergelombang hotmiknya terkelupas, tepatnya sepanjang jalur kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran, dimulai dari kantor koramil Padaherang kantor, kecamatan Padaherang sampai SMKN 1 Padaherang, tuturnya.

“Awal di tahun baru di adakan pengerukan Hotmik yang lama, karena mau dilaksanakan penghotmikan baru yang di kerjakan oleh pelaku usaha dari jakarta, dan ini merupakan akses jalan utama menuju obyek wisata pantai Pangandaran, sehingga dilakukan pengaspalan Hotmik tahap pertama setelah dilakukan pengerukan aspal lama.” Ungkapnya.

Baca Juga Jalin Silaturahmi, Dandim 0612/Tasikmalaya Laksanakan Sholat Jumat Berjamaah

Turyono juga menerangkan, Pakta dan kenyataan terlihat jelas jalan nasional dari kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan jalan nasional wilayah III provinsi Jawa Barat jalan sudah berlubang lagi dan amblas.

Telan Anggaran Ratusan Miliar

“Meskipun sudah dilakukan tambal sulam akan tetapi sama pula tambalan tersebut pun pada terkelupas lagi hotmiknya, dan disamping yang di tambal sulam pun sama ikut terkelupas dan berlubang, maka kami khawatir nantinya ketika dilaksanakan penghotmikan tahap kedua tidak bakalan kuat, dan kami menduga adanya pembiaran dan kurangnya pengawasan, Dinas terkait,” terangnya.