Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
KAB.TASIKMALAYA, analisaglobal.com,– Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Begitupun dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/negara.
Untuk mengetahui terkait hal tersebut lebih lanjut, pihak media mewawancarai Pemerhati Inovasi Pemerintahan Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Selasa (25/8). Menurutnya, sebagai tindak lanjut regulasi tersebut di atas, pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sementara sebagai pelaksana UU 23 Tahun 2014, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. SIDa merupakan kerangka membangun sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan Iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah. Ujar Dede.
“Istilah INOVASI akan menjadi kata kunci saat ini dan di masa mendatang, Pertumbuhan pembangunan harus digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (innovation driven). Pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation-driven development. Hal tersebut senada dengan semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, ungkap Dede Farhan.
Dede Farhan Aulawi juga menjelaskan kalau Beberapa masalah pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah, diantaranya terkait dengan Penanggulangan kemiskinan, Penguatan daya saing ekonomi daerah,Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka menoptimalkan bonus demografi, Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, Perwujudan ketahanan pangan dan energy, Pengurangan kesenjangan wilayah dan Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. Berbagai persoalan pembangunan tersebut harus menjadi prioritas dengan melakukan kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak secara inovatif, jelasnya.
Masih menurut Dede, Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, tuturnya.
