Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
“Adapun tuntutan untuk meminta dihadirkannya kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD SMC serta adanya WFH dadakan dimana kemudian bentuk kekecewaan dari saya selaku Korlap mewakili massa aksi, penyegelan juga dilakukan pada ruangan kepala dinas dan halaman kantor Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Begitupun setelah kita kajian-kajian panjang dan analisis panjang, memang variabel nya cukup menarik, dimana kemudian saya kira ada upaya mengeruk keuntungan oleh sejumlah pihak lembaga terkait di tengah pandemi Covid-19 yang disebabkan Virus Corona.
“Karena dalam keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/ Menkes/4344/2021, di sana ada sebuah juknis klaim pengganti biaya pelayanan pasien Covid-19, dan saya bersyukur ketika Kemensos tepatnya pada tanggal 2 Maret menyetop pemberian bantuan santunan kepada ahli waris pasien Covid-19 menurut saya sudah tepat, supaya tidak ada lagi oknum nakal yang memanfaatkan kematian pasien untuk meraup keuntungan lewat bantuan santunan bagi ahli waris pasien Covid-19,” tambah Givan.
Senada Givan, bisa dibayangkan jika separuh dari data resmi yang diajukan ternyata bukan pasien Covid-19, berapa besar uang yang bisa diraup para oknum nakal tersebut, adapun tentunya saya pikir mengenai persoalan jaminan kesehatan kita sudah di komersil kan dan ini menjadi bentuk kewaspadaan kita dan menjadi peringatan besar terhadap pemerintah.
“Praktik manipulasi data pasien Covid-19 yang meninggal atau tidak meninggal ini memang harus dihentikan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran negara. Tentunya kita semua tidak menginginkan adanya skandal Bantuan Sosial (Bansos) jilid kedua,” pungkasnya.***Day
