“Ini uang rakyat, yang dikumpulkan dari uang pajak, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian dibelanjakan produk impor! yang dapat nilai tambahnya negara lain, lapangan kerjanya yang dapat orang lain!,” tegas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta BPKP untuk mensinergikan mengawal dan mengawasi program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dengan niat bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.
“Terakhir, sekali lagi saya meminta BPKP untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri dan berikan sanksi yang tegas untuk ini,” jelas Jokowi.
Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto langsung menindaklanjuti hasil Rakornas tersebut bersama jajaran yang hadir, dengan berencana akan menggelar pameran UMKM di 17 Kecamatan se-Lampung Selatan melalui produk hasil asli dari Kecamatan tersebut.
“Segera diagendakan kegiatan ini dan harus segera dilaksanakan. Kita ada 17 Kecamatan dan akan dilaksanakan satu bulan sekali, supaya Pemerintah Daerah tahu mana Kecamatan yang menonjol produknya, kita juga akan tahu pendataannya, dari kegiatan di Kecamatan itu,” ujarnya.
“Pelaku dari UMKM nanti supaya ada sosialisasinya dan juga harus menjaga kualitas produk tersebut. Nanti diawasi ya, supaya tidak boleh mengambil produk dari luar, harus sesuai dengan lebel dan kualitas daerah masing-masing,” pungkasnya.***Edimirza
Kominfo Kab. Lampung Selatan
Baca Juga Pemdes Bakauheni Lampung Selatan, Bersama Pendamping PKH Kawal Pelabelan Rumah KPM