Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
“Intinya tidak ada permasalahan terkait hal tersebut, dan kami sudah bermusyawarah dengan pihak lembaga yang ada di desa.” tandas Heri
Berbeda dengan ungkapan Irwan selaku pendamping desa saat di konfirmasi melalui telepon WhatsApp (WA). Dia mengatakan, bahwa idealnya kalau BUMDes itu sudah berjalan dan sudah bisa ada laporan pertahun terkait hasil usaha, masalah pajak dikenakan di akhir tahun dari bruto penghasilan, itupun cuma di angka 1%, mungkin ini juga kelemahan saya tidak terkontrol semua kegiatan, dan tidak ada kerugian bahkan keuntungan buat negara bila pajak PPN PPh 12% tersebut betul – betul di setorkan ke kas negara. Ungkap Irwan
“Ini kan sudah terjadi dan sudah tidak mungkin uang pajak di ambil kembali, untuk kedepannya mudah – mudahan tidak terulang lagi.” Pungkas irwan.
Dilain pihak menurut Eko selaku Kepala Wilayah (Kawil) Cigolong mengatakan bahwa selama ini Pemerintahan Kecamatan Taraju kurang memberikan pembinaan terhadap desa sehingga di desa Singasari terjadi hal tersebut karena kurangnya Koordinasi antar lembaga. tegasnya
“Saya secara pribadi pernah meminta kepada pihak kepala Desa dan BPD untuk membuat agenda pertemuan setiap 3 bulan sekali, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, jadi pantas kalau hal seperti ini terjadi karena miss komunikasi, yang dikhawatirkan nantinya akan muncul keluar tentang permasalahan Internal di Desa bila masalah koordinasi atau agenda pertemuan secara triwulan saja tidak dilaksanakan.” Pungkas Eko***Yos Muhyar
