“Selain itu kami juga sangat mendukung reformasi birokrasi untuk mendukung kepemerintahan yang baik. Selain itu juga dalam hal penempatan pimpinan OPD dan SKPD kami mengharapkan yang capable, mempunyai konsep yang mampu mengorganisir OPD atau SKPD yang dipimpinnya serta mampu berkomunikasi dengan lembaga lain dimana hal ini untuk menjadikan kepemerintahan yang baik, dimana tersirat dan tersurat kepemerintahan yang baik harus transfaran, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi” , ungkapnya
“Saya selaku Ketua Umum DPP BAKI melihat dan menilai kinerja pelayanan pemerintahan saat ini seperti di beberapa dinas yang buruk dalam pengelolaan uang negara dan diduga banyak nya kejanggalan seperti yang terjadi di Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial juga yang terjadi di puskemas Cisaruni dan Cikatomas, ada juga seperti bantuan ternak Sapi dan Domba yang begitu amburadul.” Jelasnya
Lanjut Uge Theo Saputra menambahkan, carut marutnya yang terjadi di pemkab Tasikmalaya ini kami menilai terjadi dari tahun 2016 sampai 2020 bahkan di awal tahun 2021 juga kinerja ataupun pelayanan amburadul/carut marut di beberapa Dinas yang diduga banyaknya pejabat yang lempar batu sembunyi tangan. Intinya kalau dalam pelayanan masyarakat lemot akan tetapi dalam menangani proyek seolah – olah berlomba – lomba karena mungkin diduga ada keuntungan di sana. Imbuhnya
“Dalam kesempatan wawancara dengan Yan Permana dan bang Uge juga mengucapkan selamat kepada pemerintah kabupaten Tasikmalaya yang telah memperbaiki akuntabilitas dari grade C ke grade B, hal yang penting selain raihan WTP dan sekali lagi kami siap bermitra untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik semoga dengan sudah di lantiknya Bupati dan Wakil Bupati dapat segera untuk mengevaluasi kinerja pejabat di ruang lingkup pemkab Tasikmalaya sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat” dan ini tidak bisa lepas dari beberapa syarat dalam kepemerintahan yang baik dimana dituntut harus transfaran, partisipasi, akuntabilisasi serta kordinasi, Pungkasnya***UWA