Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kabupaten Tasikmalaya, analisaglobal.com – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Belanja APBN dan APBD atau Efisiensi Anggaran Tahun 2025 berdampak pada pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.
Kebijakan ini memicu keresahan di kalangan kepala sekolah dan guru madrasah swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Komunitas Kepala Madrasah (KKM) Sodong Hilir, Misbahul Munir, S.Pd.I, M.Si., yang juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ci Huni Leuwi Dulang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran, khususnya terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami sangat khawatir jika Dana BOS dipangkas 50%, karena gaji guru honorer non-sertifikasi bergantung pada dana tersebut. Ini dilema besar bagi kami. Apakah mereka harus berhenti mengajar?” ungkap Misbah dalam wawancara melalui telepon. Sabtu (15/02/2025).
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik, terutama di sekolah swasta berbasis madrasah.
Baca Juga Obwis Leuwi Pamipiran Sadananya Suguhkan Panorama Alam Pegunungan
