Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Halim Saepudin juga mengungkapkan, selama ini BUMDes dan program ketahanan pangan didesa diduga tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena banyak BUMDes di beberapa desa hanya nama saja, bentuk usahanya pun diduga tidak ada, sama halnya dengan program ketahanan pangan yang ujung-ujungnya tidak jelas, jadi tolong lakukan juga audit eksternal untuk bertanya ke warga apakah ada dampak positif yang dirasakan atau tidak dari kedua program tersebut ?, ungkapnya.
“Maka dengan adanya permasalahan ini, kami dari FORWAPI akan segera berikirm surat kepada pihak DPMD kabupaten Tasikmalaya, pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalyaa dan juga APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mendesak agar segera melakukan audit menyeluruh, baik audit internal di desa ataupun audit eksternal, dan kami dari FORWAPI akan kawal audit tersebut sebagai bentuk transparansi anggaran untuk kami informasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (AD)
Baca Juga Pasca Bencana Longsor, Kades Sukahening Bersama Warga Bergotong Royong Bersihkan Material
