Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
“Maka dari itu, saya titip di-monitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda, agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar yang terjun langsung dalam proyek infrastruktur pengerjaan di lapangan,” ucap Kang Emil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Mochamad Ardian Noervianto memuji kebijakan Gubernur Jabar yang meneruskan pinjaman daerah kepada kabupaten/kota.
“Pinjaman daerah itu biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan apa yang saat ini dilakukan di Jabar. Pak Gubernur (Ridwan Kamil), dengan kebijakannya, meneruskan bantuan keuangan (kepada kabupaten/kota). Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar,” kata Ardian.
Ia menambahkan, pihaknya pun akan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk mengoptimalkan bank bjb sebagai partner perbankan untuk membangun sinergi daerah di pemerintah masing-masing.
“Semoga upaya kita semua dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi daerah bisa meningkatkan pendapatan ekonomi daerah juga,” ucap Ardian.
Dalam agenda ini, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman modal kerja antara BUMD PT Jasa Sarana dan bank bjb senilai Rp50 miliar untuk modal kerja. Pinjaman modal kerja itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Jasa Sarana, di antaranya jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan).
Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, pembiayaan ini merupakan bagian dari program bjb Infrastruktur Daerah (INDAH) yang bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Jabar.
“bank bjb selalu siap sedia menjadi mitra berbagai pihak dengan bertindak sebagai lead maupun arranger dalam mendorong pembangunan daerah. Kami memiliki peran sebagai agen pembangunan yang selalu diimplementasikan dengan dukungan-dukungan nyata, terutama dorongan keuangan guna mempermudah proses pembiayaan infrastruktur yang akan memberi dampak ekonomi dan sosial dalam skala lebih luas,” ujar Yuddy.
Pembiayaan infrastruktur ini, lanjut Yuddy, diharapkan akan menghadirkan multiplier effect yang mendorong geliat aktivitas ekonomi sehingga proses pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas serta dapat menyerap produk-produk dalam negeri.
“Dampak ekonomi juga dapat dirasakan lewat manfaat pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menghubungkan antar kawasan ekonomi mulai dari kawasan pariwisata, industri hingga sentra produksi. Keberadaan infrastruktur akan memperlancar arus distribusi barang, jasa, dan menunjang mobilitas manusia sehingga dapat menekan biaya komoditas serta ongkos perjalanan. Pada gilirannya, akses terhadap berbagai kebutuhan penunjang akan lebih terjangkau oleh masyarakat,” kata Yuddy.***Humas Jabar
