“Harus ada pendekatan terhadap orang tua dan keluarga di kampung halaman baik oleh anggota keluarga yang ada di perantauan, lingkungan bahkan tokoh sehingga terjadi pengertian, ” Paparnya.
“Informasi tentang Covid-19 harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia agar terbangun kesadaran dan kedisiplinan terkait Prokes, ”
Lebih lanjut Doni menjelaskan ada 11% masyarakat yang akan tetap mudik meski telah diberlakukan larangan mudik, dan akan tetap ada sekitar 7% atau 18,9 juta orang yang diprediksi akan nekad mudik meski setelah sosialisasi dilakukan pasca berlakunya larangan mudik.
“Data dan fakta di temukan bahwa kenaikan tracing Covid-19 adalah saat pada libur panjang, harapan kami adalah masyarakat dapat memahami mengenai larangan mudik ini, ” Tandasnya.
Ridwan kamil dalam paparanya mengatakan pemerintah Provinsi memiliki kewajiban mengikuti apa yang telah di tentukan oleh pusat.
“Bukti kunci keberhasilan kita adalah adanya satu komando”. Ungkap Gubernur Jabar.
Ia menuturkan langkah yang dilakukan Pemprov Jabar terkait penanganan Covid-19 adalah dengan mendirikan posko sampai di level desa.
“Kita harus memiliki kesamaan presepsi antara pusat dan daerah bahwa tidak boleh lagi ada kenaikan covid seperti tahun lalu, ” Katanya.
“Sesuai dari narasi Menteri perhubungan terkait hal itu kami lakukan pelaksanaan penyekatan dan kordinasi dengan kepolisian masing-masing untuk sinkronisasi lokasi posko dan penyamaan persepsi penyekatan, ” Tambahnya.
Terakhir Gubernur berpesan pada para Camat untuk memastikan kesiapan tempat karantina di tingkat desa sebagai persiapan jika ada kebocoran pemudik.***Goez/A.Yayat H