DPW Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Sumatera Selatan telah beberapa kali melakukan mediasi dengan PT. BMH bersama pihak kehutanan provinsi dan kecamatan, namun belum ada solusi konkret. Oleh karena itu, mereka telah mengadukan masalah ini ke Komnas HAM RI. Ketua DPW GEMPITA Sumsel, Arianto, S.Sos, berharap kehadiran Prabowo Satria Sejati (PRASASTI) dapat mempercepat penyelesaian sengketa ini.
Dalam upaya mencari solusi, PRASASTI bekerja sama dengan DPW Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) Sumatera Selatan dan berbagai NGO lainnya untuk meneliti data fisik dan yuridis. Langkah ini bertujuan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa hak-haknya telah dirampas.
Dalam pertemuan dengan PT. BMH, Kepala Desa Karangsia beserta tim PRASASTI dan PROJAMIN disambut oleh staf perusahaan, Ruly Kurniawan dan Yasun, untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Namun, hingga kini, konflik masih berlarut tanpa solusi yang memihak pada keadilan bagi masyarakat adat.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa ketidakadilan hukum dan sosial masih menimpa rakyat kecil. Masyarakat Desa Karangsia berharap adanya tindakan konkret dari pihak berwenang agar hak-hak mereka tidak terus terabaikan. (Red)
Baca Juga Banjir Sungai Cicupu Porak Porandakan Pemukiman, Warga Pertanyakan Izin Bangunan di Bantaran Sungai