“Pada Intinya kami sebagai masyarakat yang ada di daerah juga perlu mendorong apa yang menjadi kebijakan-kebijakan di Nasional, karena mau tidak mau efeknya akan berpengaruh juga terhadap yang ada di daerah”.
Arif Rahman Hakim Menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) juga mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di kabupaten Tasikmalaya untuk terus menyuarakan dan mendukung Gerakan Anti korupsi dan mendukung juga 75 pegawai yang di nonaktifkan KPK agar terus berjuang memperjuangkan Hak nya sehingga mereka merasa tidak sendiri dan ada kita masyarakat yang masih percaya dan membutuhkan orang-orang seperti mereka dalam memberantas Koruptor. tegasnya.
Dan kita juga menuntut dan meminta kepada Presiden Jokowi agar bersikap tegas dan cepat terkait permasalahan yang terjadi di KPK hari ini, dan meminta untuk membatalkan hasil TWK yang di lakukan oleh Ketua KPK. Karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 ( PP 41/2020 ) Sebab, Pasal 4 PP 41/2020 sama sekali tidak menyebutkan tahapan “seleksi“ saat dilakukan peralihan kepegawaian, harusnya semangat Peralihan ini malah seleksi peralihan,” tandasnya.***Day