Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Jika dikaji lebih jauh, hal tersebut merupakan bukan kedaruratan, hanya untuk lahan parkir di area wisata, maka analisaglobal.com pun mencoba mengkonfirmasi kepada pihak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Sukamukti melalui pesan singkat WhatsApp (WA) yaitu Aris untuk menanyakan sumber anggaran pekerjaan tersebut.
Aris menjelaskan, bahwa pekerjaan tersebut katanya dari anggaran Dana Desa (DD), adapun untuk masalah alat berat kami kurang begitu tahu. Jelasnya.
“Intinya saya kurang begitu paham akan hal tersebut, apalagi BUMDes harus memberikan dana talang untuk hal tersebut tentunya tidak mungkin karena tidak ada anggarannya, hanya yang saya tahu dari anggaran dana desa di alokasikan untuk pekerjaan tersebut.” Pungkasnya.
Dengan adanya hal tersebut, diharapkan pihak Dinas terkait harus lebih aktif dalam pengawasan, dimana ketika menyangkut kedaruratan akan menjadi hal yang sangat wajar, tetapi pekerjaan tersebut bukan suatu kedaruratan, apalagi di lokasi pekerjaan tidak terlihat adanya papan proyek pekerjaan yang diduga melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Selain itu juga UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentunya ini menjadi adanya dugaan kuat tentang bisnis yang menyangkut anggaran negara. (AD/Mar)
Baca Juga Polsek Ciamis Beri Himbauan Ke Pedagang Kembang Api Untuk Tidak Menjual Petasan
