Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
“Kami sudah kordinasi kan dengan kepala desa dan ini tentunya menjadi agenda pembahasan di wilayah kecamatan Cisayong karena walau bagaimanapun kami akan perjuangkan hak KPM semaksimal mungkin.” tandasnya
Menjadi Babak Baru Carut Marut BPNT
Adapun yang terjadi di kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya, hal yang sama pun terjadi, KPM yang sewaktu penyaluran melalui Danom PT. Pos Indonesia mendapatkan bantuan, akan tetapi ketika penyaluran kembali di Himbara, banyak terjadi saldo kosong di kartu KKS KPM.
Menurut ketua DPK APDESI Sariwangi Apit Sujana yang juga selaku kepala desa Jayaputra mengatakan bahwa memang benar adanya hal tersebut terjadi, KPM yang sewaktu menerima bantuan dari PT. Pos mendapatkan, akan tetapi ketika bantuan melalui Himbara, ada sebagian saldo yang kosong meskipun tidak begitu banyak. Ucapnya
“Kami tentunya sudah menanyakan tentang saldo KPM yang kosong, tetapi pihak BRI menjelaskan bahwa untuk saldo KPM yang kosong itu dananya tidak ada masuk dari pusat atau kementerian, itu alasannya, dan kami pun menanyakan ke pihak dinsos akan tetapi sama juga alasannya seperti itu, bahwa dana ataupun uang itu tidak masuk dari pusat ke pihak BRI, itu alasannya.” Jelasnya
Lanjut Apit menuturkan, memang kami selaku kepala desa tidak dapat berbuat banyak, karena itu kewenangan dari pemerintah pusat, dan ini tentunya akan memantik polemik atau babak baru dalam pencairan BPNT dengan adanya saldo KPM yang kosong, karena ini akan menjadi kecemburuan sosial, dan permasalahan ini pasti sangat berat bagi kami selaku kepala desa, jadi bagi kami kepala desa lebih baik pencairan melalui PT. Pos saja. tuturnya
“Selanjutnya kami juga setelah selesainya pencairan tentunya akan membahas permasalahan ini, dan kalau memang banyak terjadi saldo yang kosong pastinya kami khususnya kecamatan Sariwangi akan menanyakan ke pihak Himbara, sehingga jelas nantinya permasalahannya dimana.” pungkasnya
Dengan adanya hal tersebut, tentunya ini akan menjadi babak baru dalam carut marutnya pencairan program BPNT yang kembali ke pihak e-warong melalui kartu KKS, alangkah baiknya ketika semua pihak yang terlibat didalamnya seperti TimKor wajib turun tangan melalukan evaluasi bareng dengan pihak dinsos, Himbara juga PT. POS untuk segera menyikapi hal tersebut sehingga jangan ada lagi dugaan kecurangan dalam penyaluran bantuan program BPNT bagi KPM yang seharusnya mendapatkan hak nya ternyata malah mendapatkan saldo kosong.***UWA
