Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Amar juga menambahkan, untuk masalah pengurusan nanti tentunya ada yang diluar pengawasan hutan dan ada juga yang di dalam pengawasan hutan. Kalau untuk pertambangan rakyat ini, memang kewenangan kementerian LHK tapi jadi kewenangan Gubernur juga. Sebab, pertambangan rakyat ini kalau pengelolaan perorangannya itu maksimal 5 hektar, sedangkan kalau melalui koperasi pengelolaannya 10 hektar.
Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia
“Maka dengan adanya hal tersebut, dari rekan-rekan APRI nanti bisa menentukan, bagaimana persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menampilkan berbagai persyaratan teknis dan administrasi,” Imbuh Amar.
Ditempat yang sama, Hendra Cahyadi Ketua DPC APRI Tasikmalaya mengatakan, untuk kegiatan silaturahmi kami ke sini selain kita membahas tentang wilayah yang sudah masuk WPR kita juga menyampaikan tentang adanya wilayah pertambangan baru yaitu Batu Numpang yang muncul kemarin di masyarakat. Ucapnya.
“Terkait untuk administrasi persyaratan WPR tentunya kami bersama tim sudah mulai, namun perlu kami sampaikan juga, begitu ada undang-undang nomor 3 tahun 2009 Pasal 24, lokasi pertambangan rakyat yang sudah di tambang tetapi belum mendapat WPR itu di prioritaskan untuk mendapatkan WPR.” Jelasnya.
Hendra Juga menambahkan, artinya karena dalam ekplorasi pertambangan rakyat, untuk mengetahui adanya potensi mineral di suatu wilayah yang nantinya akan di usulkan untuk menjadi WPR, tentunya ada kegiatan pertambangan rakyat dulu untuk memastikan bahwa yang akan di usulkan WPR itu benar-benar berpotensi, dan setelah ada potensi mineral baru di usulkan untuk menjadi WPR. Imbuhnya. (AD/Mar)
Baca Juga Jalin Sinergitas, DPP APRI Laksanakan Silaturahmi Ke Mapolres Tasikmalaya Kota
