Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Pangandaran, analisaglobal.com — Puluhan warga masyarakat sebanyak 50 orang yang tergabung di Aliansi Warga Masyarakat Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang melaksanakan Audiens dengan pihak Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Karangmulya.
Hadir dalam kegiatan tersebut wakil dari Kecamatan Padaherang, Kapolsek Padaherang dibantu oleh Polsek Pangandaran, Parigi, dibantu oleh Koramil 1318 Padaherang, dan Polairut Pangandaran, Selasa (28/04/2021).
Adapun 4 poin yang dipertanyakan oleh masyarakat dalam audiens tersebut, antara lain :
1. Mempertanyakan bantuan anggaran bencana dari BPBD namun direalisasikan oleh PUPR Kabupaten Pangandaran, sebesar Rp 27.700.000,- tahun 2020, masuk ke rekening Bendahara Desa.
2. Mempertanyakan alokasi anggaran penggunaan Covid-19 tahun 2020.
3. Mempertanyakan terkait pengembalian anggaran kesejahteraan RT / RW dan Linmas sebesar Rp 25.000,- per orang dari DD
4. Menonaktifkan Aparatur Desa yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa dan Mantan Bendahara Desa.
Hal tersebut disampaikan Afudin selaku Ketua Aliansi Masyarakat Desa Karangmulya (AMDK) Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
Afudin menambahkan Audiens ini merupakan dampak reaksi dari tidak cairnya anggaran Siltap Desa selama 4 bulan ke Pemerintahan Desa, tidak hanya Desa Karangmulya tetapi semua Desa di Kabupaten Pangandaran, sebanyak 93 Desa. Terlebih dimasa pandemi yang belum berakhir dan menghadapi hari raya Idul Fitri, Perangkat Desa beserta lembaga lainnya tentu harus dipenuhi hak – haknya, Imbuhnya
