Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Sedangkan ini dibangun di are sub terminal awipari yang samasekali tidak ada aktifitas jual beli yang biasa dilakukan secara terus menerus.
Jadi wajar jika kami dari LSM Berantas menduga terjadi maladministrasi (perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, tidak patut serta adanya konflik kepentingan), karena pembangunan pasar di area Sub Terminal Awipari dilaksanakan tanpa ada embrio atau objek yang jelas.
Padahal di dalam aturan dijelaskan bahwa ketika mengajukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus menyertakan persyaratan, salahsatunya yaitu data para pedagang sebagai embrio pasar rakyat.
Terlebih disini kami mensinyalir bahwa data para pedagang yang diajukan sebagai syarat diduga menggunakan data para pedagang pasar pancasila. Karena memang pengajuan awalnya untuk revitalisasi pasar pancasila. Namun seperti yang telah menjadi konsumsi publik bahwa ada alasan yang bersifat teknis dan akhirnya digeser ke sub terminal Awipari.
Akibat pembangunan yang dipaksakan, tentu akan menuai hasil yang tidak maksimal. Begitupun dari sisi penyerapan anggarannya tentu berakibat pada pemborosan keuangan negara.
Untuk selanjutnya, Heri Ferianto Ketua Umum LSM Berantas menuturkan, dalam waktu dekat, kami akan silaturahmi ke Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya dan membawa oleh oleh bas bekas karena kami tidak puas dengan hasil audiensi yang tidak menemui solusi.
Kemudian akan melebar ke Dina PUPR Kota Tasikmalaya yang telah mengeluarkan SKRK. Sebab, kami menduga adanya pelanggaran tata ruang, dimana lokasi yang dibangun pasar saat ini, peruntukannya bukan untuk zona perdagangan atau pasar rakyat. Hal ini tidak bersesuaian dengan Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Selain itu, kami juga akan mengirim surat ke Kementerian Perdagangan RI dan membuat pengaduan ke pihak OMBUDSMAN.” Tandasnya***Day
