Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Bandung, analisaglobal.com — Pembangunan dalam kondisi apapun dan dimanapun akan tetap berjalan, meskipun laju percepatan pembangunan yang satu dengan yang lain berbeda – beda, karena terkait kemampuan finansial, skala prioritas dan kebijakan dasar yang diambil oleh pemerintahnya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, tentu ada proyek – proyek yang dibiayai oleh Pemerintah (sumber APBN / APBD) dan ada juga milik swasta yang tentu dibiayai swasta.
Baik Pemerintah ataupun pihak swasta tentu berharap bahwa suatu proyek yang dibiayainya berjalan sesuai dengan perencanaan, baik kualitas, total anggaran maupun waktu penyelesaiannya. Untuk memastikan semua itu tentu perlu ada pengawasan yang baik agar harapan dari pemilik bisa terwujud sebagaimana mestinya. Termasuk partisipasi pengawasan publik untuk proyek – proyek pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah “, ujar Dewan Pertimbangan Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) yang juga Ketua Umum Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Bandung, Kamis (5/11).
Namun demikian, pengawasan masyarakat tersebut sejatinya akan terlaksana dengan baik jika dilakukan oleh orang yang mengerti bagaimana caranya melakukan pengawasan, khususnya di bidang proyek konstruksi. Oleh karena itulah, Pelatihan terkait dengan Keterampilan Dalam Pengawasan Proyek Konstruksi ini menjadi sangat penting sekali untuk dipahami dan dilakukan oleh siapapun yang ingin terlibat dalam pengawasan proyek – proyek konstruksi.” Ungkap Dede.
