Program yang menyangkut pada kesejahteraan perempuan baik pada bidang kesehatan, ketenagakerjaan perempuan yang harus dipotong gaji bulanan, keamanan umum, pendidikan dan lain hal nya, seharusnya dimulai juga dari partai politik. Kader-kader unggulannnya yang diusung harus pandai membaca keadaan daerah, masih banyaknya perempuan yang dijadikan budak perjodohan orang tuanya, perkosaan, pengangguran, penindasan dan peminggiran perempuan atas dasar budaya yang seharusnya hal itu sudah mereda pada saat ini. Terlebih memang hukum yang masih bias, dan dalam hal ini calon kepala daerah yang nantinya lebih strategis dalam penanganan yang lebih khusus. Adapun komunitas maupun organisasi yang bertendensi pada pengembangan keperempuanan lebih diperhatikan untuk membantu pengadvokasian dan pengimplementasian cita-cita SDG’s. Sangat banyak paslon yang idealis, religius, akan tetapi masyarakat tidak butuh pemimpin yang patriarki, pemimpin yang patriarki hanya akan membuat masyarakat semakin melarat dan tidak sejahtera seutuhnya.
Jikalaupun nanti beberapa hari kedepan sebelum pemilihan terdapat adanya potensi penawaran program perempuan, jangan dijadikan alat penyumpal suara saja, jangan terkesan pragmatis, harus ada tindak lanjut yang benar-benar memberi pengaruh untuk perempuan secara berkepanjangan. Komitmen partai politik akan terbaca secara jelas keseriusannya jika bisa menembus isu kesetaraan gender di kabupaten tasikmalaya. Parpol dan paslon yang timpang dan tidak memiliki program pro perempuan dikatakan tidak cukup serius dan prematur.
Kabupaten tasikmalaya butuh kesejahteraan yang setara! Paslon mana yang memiliki perspektif gender?***red