Seorang ASN Pemkab Ciamis Raih Anugerah Philothra dari Gubernur Jabar Karena Taat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Ciamis, analisaglobal.com — Syariah, S.Pd.SD seorang guru ASN pada SDN 1 Sukajaya Rajadesa Ciamis meraih penghargaan Anugerah Philotra yang diserahkan langsung Gubernur Jawa Barat pada acara Apresiasi Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Anugerah Philothra) bagi para ASN dan Perangkat Daerah Taat Pajak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di salah satu Hotel di Kabupaten Bandung, Rabu, 29/12/2021.

Sebagai informasi, Anugerah Philothra ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Provinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Walikota Tasikmalaya, Walikota Banjar, Walikota dan Sekda Kota Cimahi, Kepala Perangkat Daerah di Jawa Barat Kepala Bapenda Jabar beserta Jajaran, Tim Pembina Samsat Jabar, Mitra Bapenda Jabar, Para Tokoh Pendapatan Sesepuh Bapenda Jabar, Instansi Vertikal secara offline maupun online.

Dalam sambutannya Kepala Bapenda Jabar, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si menyatakan bahwa diharapkan ASN dapat menjadi Teladan dalam membayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu.

Dedi menambahkan, hal ini sebagai tindak lanjut Implementasi Instruksi Gubernur Jabar Nomor : 973/02/Bapenda tahun 2019 tentang Program Zona Integritas Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (ZONITA PAMOR) dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat akan memberikan penilaian evaluasi tingkat kepatuhan pajak bagi ASN dan PD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang masuk dalam kategori Wajib Pajak/PD Teladan Pajak Kendaraan Bermotor (Anugerah Philothra). Tambahnya

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini ada dua isu terkait pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian pemerintah, yakni data wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak.

“Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak, kami juga dorong ASN agar jadi market dan teladan dalam membayar pajak,” ujar Gubernur Jabar.

“Bagi mereka yang keukeuh tidak mau taat pajak akan ada sanksi yang sedang kita siapkan,” imbuhnya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berkontribusi 43 persen terhadap total penerimaan pajak. Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat hampir setengah dari total penduduk Jabar yaitu 22 juta kendaraan roda empat dan dua.

“Potensi pajak ini harus dioptimalkan guna mendukung program daerah,” ucap Kang Emil.