Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Kita yang notabenenya bagian dari warga masyarakat Pangandaran aspirasi kita dikhianati apalagi suara masyarakat kecil, bisa menilai sendiri seperti apa wakil kita di Legislatif.
Kami menolak hutang ada dasarnya, kalau memang DPRD ada keberpihakan pada masyarakat tolong beri penjelasan kenapa difisit dari tahun 2018 selalu bertambah hingga di tahun 2023 akumulatif hutang yang sangat besar, bagaimana fungsi kontrolnya terhadap eksekutif, herannya.
Sementara hutang jangka pendek Tahun Anggaran 2023 pun belum ada penjelasan dari Kepala Daerah yang sebentar lagi jatuh tempo 31 Desember 2023, apakah sudah terbayarkan ke pihak BJB atau belum, dan kalau memang defisit kenapa tidak ada upaya pengetatan anggaran justru yang ada masih ada program pembangunan infrastruktur dan yang lainnya dengan dalih masa jabatan dan Pandemi Covid 19, sementara rekomendasi – rekomendasi BPK RI diabaikan, Peraturan Kementerian Keuangan diindahkan melampaui batas maksimum.
Disitu ada warning, masukan yang konstruktif, ada temuan – temuan dari beberapa SKPD Pangandaran dari hasil LHP BPK RI TA 2022, tetapi kenapa tata kelola keuangan daerah sampai defisit dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus meningkat dan tidak ada upaya pengetatan anggaran, bisa saja para penyedia jasa kontruksi atau pihak ketiga yang belum terbayarkan oleh Pemda lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang nantinya bisa menimbulkan sengketa hukum, siap yang rugi tentu masyarakat, pungkas Apudin. (Direz)
Baca Juga Komandan Kodim 0625 Pangandaran, Pimpin Langsung Upacara Peringatan Hari Juang TNI AD Ke-78
