Analisa Global Cepat, Aktual dan Berimbang
Lanjut Harry, “Yang menjadi pertanyaan Saya, sejauh mana koordinas pihak pemkab Tasikmalaya dengan pemerintah provinisi Jawa Barat sampai terjadi seperti ini ?”
Harry juga menambahkan, adanya kejadian sekarang apakah tidak ada lampu kuning atau pemberitahuan terlebih dahulu bahawa anggaran provinsi itu dipertimbangkan untuk dihapus ? Dengan adanya kejadian sekarang seakan – akan tidak ada koordinasi yang baik antara Pemkab Tasikmalaya dengan pihak pemprov Jabar, karena yang namanya anggaran itu sudah melalui tahapan perencanaan yang sudah di godog pihak parlemen, kalau tiba – tiba hilang ataupun ada pemotongan anggaran atau refocusing harusnya sebelum lelang atau tender sudah ada peringatan jangan dulu dilelang dan dikerjakan. Imbuhnya.
“Bahkan yang menjadi pertanyaan untuk semua proyek jalan itu ada lelang ulang, seakan – akan pemkab percaya uang di provinsi itu ada, dan dengan kejadian seperti ini ada apa ?” Ujarnya
Adapun Harapan dari pihak pengusaha dengan kejadian seperti ini harus adanya kejelasan, jangan sampai merugikan semua pihak termasuk masyarakat yang jalannya sudah dirusak, malah makin rusak karena sudah dilobangi untuk pemasangan udit bahkan kondisi jalan hari ini lebih rusak dari kemarin sebelum dikerjakan.
“Pemberhentian pekerjaan sementara pun tidak secara legal atau melalui surat akan tetapi melalui lisan ketika para rekanan atau kontraktor ada pertemuan di aula Dinas PUTRPP kabupaten Tasikmalaya.” tegasnya
Lanjut Harry, dirinya meminta untuk menghadirkan TAPD agar permasalahan lebih terang benderang dan kalau tidak ada kepastian maka dirinya beserta FMTDR akan melakukan aksi secara besar – besaran, bahkan dirinya siap kalau memang harus menghadap ke pihak pemprov Jabar sekalipun. Pungkasnya.***UWA
