Terkait Ketidakjelasan Keuangan BUMDes

Pangandaran, analisaglobal.com – Setelah ramainya pemberitaan dibeberapa media online terkait ketidakjelasan kepengurusan BUMDes dan tidak transparansinya Laporan Pertanggungjawaban keuangan BUMDes Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang tahun 2019 – 2021, menyisakan polemik dan perbincangan di masyarakat Desa Kedungwuluh.

Hal tersebut tentu semua warga masyarakat sangat mendukung untuk segera diselesaikan namun belum terselesaikan sejak berakhirnya kepengurusan BUMDes di Desember 2021.

Baca Juga https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia

Penyertaan modal sebesar Rp. 298.172.200 yang digelontorkan oleh Dana Desa (DD) sejak tahun 2017 – 2019, ditambah surplus ditahan tahun 2018 sebesar Rp 47.906.972, dan surplus ditahan tahun 2019 sebesar Rp 19.000.000, serta suntikan tambahan modal tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000 yang jika di total kan keseluruhan sebesar Rp 390.079.172 ini tidak ada pemaparan kepada masyarakat.

Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan kepada para ketua RT, RW, LPM, Kader PKK, Karang Taruna dan MUI Desa, hanya tersampaikan 1x di tahun 2018 itu pun menyisakan polemik antara pengurus BUMDes dengan masyarakat Desa Kedungwuluh.

Tokoh Muda Kedungwuluh Teja Insan Angkat Bicara

Perihal tersebut menjadi perhatian dari Tokoh muda Desa Kedungwuluh Teja Insan Purnama, S.IP, yang juga tentu mewakili warga dan para tokoh masyarakat desa untuk meminta segera Kepala Desa selaku Penanggungjawab Keuangan Desa untuk memaparkan ke publik agar ada titik terang sebenarnya kendala apa yang dihadapi oleh BUMDes, jelasnya.

“Kalau seperti ini apapun dalih dan alasannya tentu menimbulkan dugaan dan prasangka yang tentu bisa merugikan kepada Pemerintahan Desa” ucap Teja.